JAKARTA – Ketegangan antara sosok Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, muncul kembali ke permukaan ketika Megawati menyinggung tentang proses penegakan hukum di Indonesia dan posisinya dalam rantai kepolisian dalam beberapa pidatonya yang terkenal blak-blakan.
Megawati, yang notabene adalah Presiden kelima RI, tidak segan mengungkapkan kekecewaannya terhadap dinamika kepolisian saat ini. Dalam sebuah acara yang diadakan PDI-P, ia sempat mengatakan, “Saya herannya sekarang kalian ini penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toh yo. Kebenaran ya kebenaran, satyam eva jayate. Jadi ya sudahlah ngapain sih.”
Ini bukan pertama kalinya Megawati menunjukkan rasa ingin tahunya kepada publik, khususnya berkaitan dengan isu penegakan hukum yang melibatkan anggota partainya. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sendiri sebelumnya telah disinggung oleh Megawati dalam konteks apabila ia dipanggil oleh kepolisian. Sang ketua umum menyatakan dukungannya untuk Hasto, “Jadi saya bilang sama Hasto udah enggak usah takut, nanti kalau kamu diambil aku pergi ke Kapolri, aku bilang gitu.”
Kritik Megawati pun tidak hanya berhenti di sana. Dalam keterangannya, ia juga mempersoalkan proses pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri yang dikatakannya telah melewati lima angkatan di Polri. “Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Oh iya, abis saya mau ngomong sama dia enggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya,” tegasnya.
Tidak hanya dinamika internal Polri yang menjadi fokus bahasan Megawati, tetapi juga keterbukaan Kapolri dalam menyikapi kritik dan masukan. Pesan dari Megawati seolah menjadi refleksi yang menuntut Kapolri untuk mengedepankan transparansi dan kejujuran sebagai pilar utama dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, isu etika kepolisian dan penegakan hukum juga diungkit oleh Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), yang menekankan pentingnya Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan teguran langsung pada bawahannya yang diduga melakukan intimidasi terhadap wartawan. Hal ini menegaskan pentingnya Kapolri dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.
“Kalau penegak hukum sudah mengabaikan etik dan disiplin, ya tinggal menunggu waktu saja bagi publik untuk mengabaikan peraturan. Diawali dari semakin menurunnya kepercayaan kepada institusi, berlanjut ketidakpercayaan pada penegakan hukum,” pungkas Bambang Rukminto mengingatkan akan dampak jangka panjang dari kurangnya responsivitas dan transparansi di tubuh kepolisian.
Dalam labirin kontroversi dan kekurangan yang ada, apakah Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan menyikapi semua ini dengan langkah konkret? Atau akankah ini menjadi alokasi kekuasaan politik yang lebih dalam? Ketegangan politik Megawati dan Kapolri menjadi cermat bagi kita untuk memperhatikan arah penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini.
